Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Manambin Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Manambin dan mengapa hukuman Kepala Desa Manambin lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negri Medan No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan/empiris di Pengadilan Negri Medan Kelas IA Khusus dengan mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan Bapak As’ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Hakim Pengadalian Negeri Medan Kelas IA Khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin di Kabupaten Mandailing Natal ialah tidak melakukan atau membuat laporan keuangan desa sehingga tidak teraudit, selain itu tidak adanya pengawasan dari inspektorat yang mengawasi Kepala Desa dalam menerima Dana Desa dan laporannya di akhir tahun. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut hakim ada kemungkinan memutus melebihi tuntutan JPU. Dari hasil penelitian, soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukanya.