Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sudah sesuai dengan UU perpajakan Nomor 42 Tahun 2009. Populasi penelitian ini adalah Laporan Laba/Rugi Komersial dan Laporan Laba/Rugi Fiskal di PT.
Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Sampel penelitian ini adalah adalah Laporan Laba/Rugi Komersial dan Laporan Laba/Rugi Fiskal di PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara pada tahun 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan metode dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif.
Hasil penelitian Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara pada tahun 2021-2023 telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009 dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 28 yaitu dimana diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Namun, masih ada terdapat perbedaan pada jumlah pendapatan yang dilaporkan pada laporan laba/rugi fiskal yang berbeda dengan jumlah pada laporan laba/rugi komersial yang disebabkan oleh perbedaan pengenaan pajak pertambahan nilai dan adanya objek kurang bayar. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan dan dalam hal besarnya kemungkinan terdapat perbedaan pendapatan di laporan laba/rugi komersial dan fiskal dan sebaiknya PKP membuat suatu catatan khusus di setiap bulannnya yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan laporan penyerahan yang dilakukan di formulir SPT Masa PPN.