Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Peretasan (Hacking) (Studi Kasus Putusan PN Nomor: 253/Pid.B/2013/ PN.JR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana peretasan dan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para pelaku peretasan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 253/Pid.B/2013/PN.JR. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis dan sistematis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan tindakan untuk mengakses sistem milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dipertanggungjawabkan menurut Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) UU ITE dan akan di berikan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 600.000.000.00.- (enam ratus juta rupiah). Tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan ialah, dalam putusan Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan, namun hakim memberi putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena dalam kasus tersebut terdakwa hanya berniat untuk memberitahukan kepada korban bahwa situs korban tidak ada pengaman sehingga mudah untuk dimasuki dan dalam putusan tersebut korban tidak mengalami kerugian secara materil.