Alasan Penghentian Penyidikan Karena Tidak Cukup Sebagai Bukti Obyek Praperadilan (Study Kasus Putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN/Medan)

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (UUD 1945) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam KUHAP. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa yang menjadi dasar penyidik untuk menghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018; dan 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN.Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif yurudis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikan rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Penghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018 dikarenakan tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan ( Pasal 109 ayat (2) KUHAP); 2) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil dan tidak cukupnya alat bukti sehingga hakim menetapkan sahnya penghentian penyidikan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.