Pencabutan Laporan dalam Terjadi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Akibatnya (Studi Kasus Putusan PN. Lubuk Pakam No. Reg. : 1276/Pid.B/2007/PN.LP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pencabutan laporan atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui akibat yang timbul atas pencabutan laporan dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan No. Reg.: 1276/Pid.B/2007PN.LP. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah, literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan di analisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian bahwa tata cara pencabutan pengaduan yang dilakukan di pengadilan yaitu dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan pengaduan di depan majelis hakim terhadap perkara. akibat hukum yang ditimbulkan adalah penuntutannya pun menjadi batal karena pencabutan pengaduan terhadap delik aduan tersebut menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukannya penuntutan. Pencabutan delik aduan tersebut berakibat bagi peradilan pidana, yaitu hilangnya hak penuntutan sebagai akibat dari dicabutnya pengaduan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Pada tingkat penyidikan tersangka dikenai Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT, pasal tersebut bukan merupakan delik aduan sehingga surat pencabutan pengaduan dan surat perdamaian tidak dapat menghentikan penyidikan atas perkara tersebut sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan penyidikannya dan pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum; 2) Pencabutan delik aduan berakibat bagi peradilan pidana, yaitu hilangnya hak penuntutan sebagai akibat dari dicabutnya pengaduan.