Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui modus operandi tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias Selatan dan mengetahui status Kepala Desa dijadikan atau tidak oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk meperberat hukuman. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data baik dari buku ilmiah, jurnal maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa TBH selaku Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias Selatan merupakan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari penarikan dana desa di Bank, menyimpan sendiri dana desa, menggunakan anggaran dana desa, membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar (mark up) dan mengambil alih semua peran, fungsi serta tugas perangkat desa yang lain. Hakim dalam Putusan MA Nomor : 2113/K.Pid.Sus/2019, dengan jelas telah mempertimbangkan bahwa status terdakwa TBH selaku Kepala Desa merupakan pegawai negeri menurut UU PTP Korupsi, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan untuk memperberat hukuman, dan akhirnya terdakwa TBH dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dari ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun.