Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak di diwilayah hukum Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak di diwilayah hukum Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kompol T.P. Butar-butar, S.H., M.H, sebagai Kanit 2 Bucil Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitia ini dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab Faktor-faktor penyebab terjadinya penculikan anak diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebabkan karena beberapa hal, yaitu; faktor ekonomi pelaku, adanya dendam pelaku, faktor dari kelalaian si korban, faktor lingkungan dan faktor dari segi tujuan penculikan tersebut, baik untuk tujuan pekerja anak, untuk tujuan adopsi ilegal maupun untuk tujuan penjualan organ tubuh. Penanggulangan tindak pidana penculikan anak diwilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan dengan beberapa metode usaha yaitu; Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hokum, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.