Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh. , dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pyh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Kesehatan dan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh , bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim untuk
menjatuhkan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN-Pyh adalah bahwa terdakwa sudah tua (79 Tahun) dan sudah sakit-sakitan. Dalam putusan PN Payakumbuh No. 15/Pid.Sus/ 2015/PN.Pyh, terdakwa sebagai pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 M, tetapi hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5 juta, subsidair 2 (dua) bulan kurungan.