Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Pengadaan Sapi dan Daging Beku (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN.Pmnl)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjajian kerja sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait akta pengakuan utang pada perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum in concreto yang meletakkan putusan hakim sebagai sistem hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, keseluruhan data digabungkan dengan 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan memfotocopy Putusan tersebut dan mempelajarinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, mengikat serta pembuktian. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi yaitu Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan seluruh modal investasi dan tidak membayar profit yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang. Namun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian hakim menetapkan pembayaran sebesar Rp.1.100.750.000 tidak sesuai dengan permintaan Penggugat sebelumnya sebesar Rp.1.211.150.000 karena hakim menilai bahwa setelah munculnya bukti berupa Akta Pengakuan Utang, perjajian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya Akta Pengakuan Utang tersebut.