Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif atas Merek Terhadap Tindakan Peniruan Merek Dagang Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif merek dagang yang ditiru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui
pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara peniruan merek dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek yang ditiru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui mekanisme preventif dan represif. Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan bahwa hakim telah mengabulkan gugatan penggugat karena pendaftaran merek tergugat dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dan dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah serta penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.