Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/ 2018/PN.Mdn)

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian. Perjudian bisa dilakukan oleh masyarakat biasa dan juga aparat hukum negara. Kejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta dalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Salah satu jenis perjudian adalah perjudian dadu guncang yang dimainkan dengan menebak angka dadu yang akan keluar setelah diguncang di dalam mangkok. Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Resor Belawan (Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah penegakan hukum atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn; dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap oknum anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil dari wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum mencerminkan rasa keadilan secara substansial. Terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara, jauh di bawah ancaman maksimal dalam Pasal 303 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan didasarkan pada alasan pribadi terdakwa, seperti penyesalan, tanggungan keluarga, dan sikap kooperatif selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis belum sepenuhnya mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Putusan ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.