Sebab Akibat Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus : Putusan Perkara No. 368/ Pdt.G/2024/PN Mdn)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pembatalan surat pernyataan ahli waris dan akibat-akibat hukum yang timbul dari pembatalan surat pernyataan ahli waris yang berdampak terhadap ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Setelah seseorang meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan maka anggota keluarga berhak melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan si pewaris. Dalam penelitian ini juga menganalisis pembagian warisan terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia ditinjau dari ketentuan pembagian warisan menurut perspektif KUH Perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan menurut ketentuan KUH Perdata didasarkan atas pembagian golongan ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Buku II KUH Perdata. Dalam pembagian warisan menurut KUH Perdata, golongan yang terdekat dengan pewaris akan mendinding atau menutup golongan lainnya untuk memperoleh harta warisan. Dalam penelitian ini surat pernyataan ahli waris dapat dibatalkan apabila pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian warisan menurut golongan yang terdapat dalam KUH Perdata. Surat pernyataan ahli waris dapat dibuat melalui pejabat berwenang seperti: Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP) ataupun melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat yang berwenang. Surat pernyataan ahli waris yang telah dibatalkan memiliki dampak terhadap ahli waris maupun harta warisan yang ditinggalkan seperti ketidakabsahan surat pernyataan ahli waris dan status kepemilikan harta warisan yang dapat beralih.