Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Tidak Terdaftar dalam Kasus Pelanggaran Merek Dagang (Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek /2023/PN Niaga Mdn)

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang tidak terdaftar penting untuk melindungi pelaku usaha dari pendaftaran merek dagang dari pihak lain yang beriktikad buruk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembuktian hak atas merek tidak terdaftar serta bukti-bukti yang dapat diajukan oleh pemilik merek dagang tidak terdaftar dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pemilik merek dagang tidak terdaftar dalam kasus pelanggaran merek dagang dengan Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan diteliti. Cara pengumpulan data dengan memfotokopi, mempelajari, dan membahas Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek dagang tidak terdaftar tetap memiliki perlindungan hukum jika pemilik merek dagang dapat membuktikan sebagai pengguna pertama merek tersebut walaupun belum terdaftar dengan menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan pendaftaran merek dagang yang dilakukan oleh pihak lain didasari dengan iktikad buruk.