Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan surat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa pembuatan visa palsu. Unsur- unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian terhadap fakta hukum, kondisi terdakwa, dan rasa keadilan. Hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 2 tahun 6 bulan penjara.