Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal dalam Bentuk Aset Digital E-Dinar Coin (EDC) Cash (Studi Putusan No. 9/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim serta dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama investasi menggunakan aset digital E- Dinar Coin (EDC) Cash yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi. Kasus tersebut dimulai dari kesepakatan tidak resmi antara investor dan pengelola aset kripto yang berakhir dengan tuntutan hukum karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran cicilan sesuai kesepakatan. Metode yang diterapkan adalah metode yuridis normatif. Data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi dan dianalisis secara deskriptif normatif, logis dan sistematis. Keseluruhan data dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pemberian modal dalam bentuk aset digital EDC Cash untuk pembelian Toyota Fortuner 2.4 TRD Lux 2020. Setelah EDC Cash dinyatakan ilegal oleh Bareskrim, para pihak melakukan novasi yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek baru, dan sebab yang dibenarkan. Meskipun demikian, Tergugat dinyatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan diwajibkan membayar kewajiban pokok serta biaya perkara, sedangkan angsuran yang telah dibayar Penggugat dan tuntutan lain ditolak. Putusan ini menegaskan bahwa walaupun modal dalam bentuk aset digital belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, keabsahan perjanjian tetap terjamin selama memenuhi asas pacta sunt servanda dan didukung alat bukti sah sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1926 KUHPerdata, sehingga perlindungan hukum terhadap investor dapat ditegakkan.