Kekuatan Hukum Surat Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum surat pengakuan hutang dalam hal debitur wanprestasi pada perjanjian kredit bank dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti dan bagaimana hubungan antara perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Pti bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang memiliki kekuatan hukum hukum yang cukup kuat meskipun dibuat di bawah tangan, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Surat pengakuan hutang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjanjian kredit dalam dunia perbankan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti tertulis yang sah atas adanya hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Surat pengakuan hutang juga memperkuat posisi bank secara hukum apabila terjadi wanprestasi, karena dapat dijadikan alat bukti dalam proses penagihan di pengadilan.