Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Perempuan Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Siagian, Cindy Nurlely (2025) Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Perempuan Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn). Other thesis, Universitas Katolik Santo Thomas.

[thumbnail of ABSTRAK DAN DAFTAR PUSTAKA] Text (ABSTRAK DAN DAFTAR PUSTAKA)
Abstrak dan Daftar Pustaka Cindy Nurlely Siagian.pdf - Published Version

Download (2MB)
[thumbnail of FULL TEXT] Text (FULL TEXT)
Full Text Cindy Nurlely Siagian.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah undang-undang narkotika memberikan perlakuan khusus terhadap wanita yang melakukan tindak pidana narkotika penerapan sanksi hukum pidana terhadap perempuan dalam kasus narkotika dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap terdakwa dalam putusan No 2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen, yaitu yang dilakukan terhadap buku-buku ilmiah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan khususnya tentang narkotika. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis. Analisis kualitatif yuridis yang dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis, yang kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan Putusan Nomor:2348/Pid.Sus/2024/PN Mdn, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan menjual narkotika jenis sabu tanpa hak dipertanggungjawabkan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. UU P3H Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap perempuan dalam kasus narkotika dalam Putusan Nomor: 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; Bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; Belum pernah dihukum sebelumnya. Keadaan meringankan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tetapi merupakan alasan yang sering ditemukan dalam putusan-putusan hakim lain, dan bersifat umum. Hal-hal ini menjadi bagian dari asas individualisasi pemidanaan, di mana hakim memperhatikan kondisi pribadi terdakwa dalam menjatuhkan pidana.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Perempuan, Narkotika, Keadilan Gender, Pemidanaan.
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > S1-Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Unika Santo Thomas
Date Deposited: 09 Jul 2026 03:06
Last Modified: 09 Jul 2026 03:06
URI: https://eprints.ust.ac.id/id/eprint/751

Actions (login required)

View Item
View Item