Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan dan untuk mengetahui hubungan antara Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak debitur dalam proses parate eksekusi jaminan fidusia di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan Bapak Andri Lopez Pasaribu selaku Relationship Manager di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu berupa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, logis, normatif, dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode gabungan deduktif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan tidak berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan bank sebagai kreditur mengalami hambatan dan tantangan berupa perlawanan dari debitur yang memperlambat eksekusi bahkan dapat mengancam nyawa kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak memberikan perlindungan hak yang setara antara kreditur dan debitur dalam parate eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi dengan fiat eksekusi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal sehingga tidak memperlihatkan esensi dari parate eksekusi tersebut. Demikian juga, hak preferen yang dimiliki kreditur serta tujuan didaftarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang cepat, tepat, dan biaya ringan menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bias, tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi dan tujuan perlindungan hak-hak debitur tidak tercapai.