Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pelaku UMKM Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2019-2024 (Studi Kasus: Pada Petani Ikan Keramba Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM pada petani ikan keramba di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, dengan membandingkan ketentuan sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer (wawancara, observasi, kuesioner) terhadap 10 pelaku UMKM dan data sekunder dari dokumen instansi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HPP memberikan kemudahan melalui tarif 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta/tahun dan tarif 0,5% untuk omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar, yang berdampak pada penurunan beban pajak bagi usaha mikro-kecil. Namun, mayoritas pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan SPT meskipun tarif 0%, serta menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan yang sistematis. Analisis perbandingan periode 2019–2024 mengungkapkan bahwa UMKM mikro dan kecil mengalami penurunan beban pajak, sementara UMKM menengah dengan omzet tinggi menghadapi kompleksitas perhitu ngan tarif pajak progresif. Implikasi penelitian menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM melalui edukasi intensif, pendampingan teknis pencatatan keuangan, serta penyederhanaan prosedur pelaporan.Temuan ini menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM di sektor perikanan keramba yang berkelanjutan.