Pengertian asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/ PN-RAP, yang amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara. Sesuai dengan asas ne bis in idem, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak. Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas ne bis in idem. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas similia similibus dan asas res judicata pro veritate habetur, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat.