Hak remisi narapidana bukan merupakan hak yang bersifat inalienable rights (yang tidak dapat dihapus
atau dicabut). Hak remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu.
Namun, pembatasan syarat dan tata cara tersebut tidak dapat dilakukan secara direktif melalui PP
Nomor 99 Tahun 2012, karena dalam UU Pemasyarakatan, hak remisi adalah hak setiap narapidana
tanpa ada pembedaan berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, agar
dalam penegakan hukum pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi jangan sampai melanggar
hukum, perlu dilakukan penyesuaian (harmonisasi) terhadap UU Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Remisi, Korupsi.