Berlakunya UU Jaminan Fidusia, diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam usaha pembiayaan, namun menimbulkan kerugian hak konstitusional karena menyetarakan kekuatan eksekutorial putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sertifikat fidusia, oleh karena itu menarik untuk dianalisis sehingga dikentahui dasar normatif penyetaraannya, dan pertimbangan hakim Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional. Analisis dilakukan bahan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar normatif kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia lahir dari kesepakatan yang didaftarkan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial sehingga dapat digunakan sebagai bukti sempurna untuk membuktikan debitur cidera janji kecuali ditentukan lain oleh pengadilan, dan pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan inkonsistensional ketentuan yang diuji didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum dalam penentuan waktu cidera janji dan mekanisme pelaksanaan eksekusi Sertifikat Fidusia