Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerangka hukum terkait justice collaborator
dalam sistem hukum Indonesia selama ini dan bagaimana prospek pengaturan tentang
justice collaborator dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji dan
menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan tentang justice
collaborator dan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi,
kemudian mengelaborasi pengaturan justice collaborator di negara lain sebagai bahan
perbandingan dengan menggunakan metode analisis yang mengarah kepada pendekatan
futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait justice
collaborator dalam tindak pidana korupsi belum mendapatkan pengaturan yang
memadai sebagai landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan
perlindungan maksimal kepada justice collaborator, dan prospek pengaturan terhadap
justice collaborator berkaitan dengan pemberian remisi narapidana korupsi di Indonesia
pada masa mendatang memiliki peluang yang besar mengingat peranannya yang sangat
strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang terorganisir.
Kunci : justice collaborator, korupsi, remisi, perlindungan, narapidana