Dalam ketentuan KUHAP, UU Kejaksaan , juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU No. 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Pengadilan TIPIKOR)tidak ada ketentuan mengatur adanya keharusan bagi Jaksa
selakuPenuntut Umum untuk menyampaikan atau menyertakan tuntutan(requisitoir) berupa
tuntutan kepada terdakwa korupsi agarmengembalikan kerugian keuangan negara sesuai besarnya nilai nominalyang telah dikorup oleh terdakwa.Terhadap ketentuan keharusan bagi Jaksa Penuntut
Umum dalamperaturan perundang-undangan terkait dengan keharusan melakukanpenuntutan
pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangannegara di atas belum diatur, alias terjadi
kekosongan norma hukum. Jugatampak belum adanya pengaturan baik di dalam KUHAP, UU
Kejaksaan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan. Jaksa selakueksekutor putusan hakim bagi terpidana korupsi ketika
mengeksekusiputusan hakim bagi terpidana tidak dapat dilakukan karena aset – asetterpidana
ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihaklain. Fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil untuk memulihkanaset negara. Sehubungan dengan fenomena seperti itu dalam

perundang-undanganpidana Indonesia terkait, masih terjadi norma kosong
leemeten van normen.

atauvacum of norm /

Kata Kunci : Analisys , Juridis Pengembalian Keuangan Negara, tidak pidana, korupsi