Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana cyber
khususnya bagi korban tindak pidana cyber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara
kualitatif-preskriptif yang hasil akhirnya berupa solusi hukum atas isu hukum yang dikemukakan
dalam penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa manifestasi perlindungan hak korban
tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif sejatinya dapat dilakukan dengan memberikan
pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi
hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk
menangkap pelaku tindak pidana cyber yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara
substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana cyber. Oleh
karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dang anti rugi bagi korban relevan
dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Implementasi
perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan
melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan
restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana cyber.
Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan
limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Selain merevisi UU PDP
untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya
mengesahkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak
pidana cyber.
Kata kunci: Hak Korban; Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Cyber