Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik yang Berasal dari Tanah Adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dan mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional ( BPN), dan Kelurahan dalam pelaksanaan pendafataran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lurah dan BPN Samosir dan dengan pemilik tanah, perangkat desa dan perwakilan dari Badan Pertanahan: Nasional (BPN). Sedangkan data sekunder berupa hasil kuisioner, bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Pada pasal 19 UUPA yang menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui pendaftaran tanah orang akan memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya karena memperoleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Namun di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir, masyararakat dalam mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran tanah masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ketidak pedulian sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, dan juga perekonomian masyarakat yang tidak sejahtera dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. edangkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Siogungogung adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah dan partisipasi dalam proses pendaftaran yang rendah di Kelurahan Siogungogung yang merupakan kalangan masyarakat adat, karena kebiasaan turun-temurun dan pandangan tradisional mereka terhadap kepemilikan tanah, sumber daya yang terbatas, pertentangan atau sengketa lahan, keberadaan ahli waris yang tidak ada ditempat atau jauh dari tempat, banyaknya sanggahan dari pihak lain dan Jangka waktu pendaftaran tanah yang lama. mengakibatkan lambatnya pelaksaan pendataran yang merata di wilayah siogunggung. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPN untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat, seperti sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas dan dukungan teknis.