Mekanisme Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Undang- Undang No 4 Tahun 1996 (Penetapan Pengadilan Nomor 19/EKS/HT/204/PN.Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi prosedur eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian penagihan utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah dengan memfotocopy penetapan pengadilan yang diperoleh dari kantor kuasa hukum pemohon kemudian membaca dan mempelajari penetapan pengadilan, literatur buku, studi dokumen dan media internet yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan da alat yang digunakan dalam melakukan penelitian lapangan/empiris adalah melakukan wawancara yang ditujukan kepada pihak pemohon atau kuasanya dengan menyiapkan alat tulis, daftar pertanyaaan dan alat perekam sebagai media pengumpulan informasi yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan telah dilakukan melalui fiat pengadilan dengan tahap permohonan ke pengadilan, peringatan (aanmaning), penetapan sita eksekusi, pelaksanaan lelang. Meskipun eksekusi obyek hak tanggungan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam praktiknya efektivitas dan efisiensi eksekusi obyek hak tanggungan belum sepenuhnya tercapai, hal ini berkaitan dengan berbagai faktor seperti perilaku debitur yang kurang baik, proses administratif, atau berbagai kendala lain yang ditemui dilapangan. Dalam penelitian ini hal yang menjadi kendala eksekusi obyek hak tanggungan yaitu sulitnya obyek hak tanggungan tersebut terjual.