Proses Penyidikan dalam Memberi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Karo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menangani Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Wilayah Polres Tanah Karo dan Kendala Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Kepolisian Resor Tanah Karo. Penelitian ini dilakukan di Polres Tanah Karo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau yang disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Ibu Kanit UPPA Satreskrim Tanah Karo berpangkat Ipda Sri Wahyuni Ginting dan menggunakan menggunakan data sekunder dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara membaca, mengutip dan menelaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Polres Tanah Karo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan terutama dilakukan melalui Unit PPA Satreskrim dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan yang berlaku di lingkungan kepolisian. Polres Tanah Karo melalui Unit PPA Satreskrim telah menangani perkara-perkara kejahatan yang menempatkan anak sebagai korban dengan kecenderungan yang terus mengalami penurunan jumlah laporan. Kendala Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Kepolisian Resor Tanah Karo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan berasal dari faktor: kurangnya jumlah personil di Unit PPA, tidak adanya psikolog khusus serta ruang khusus dan rumah aman, kurangnya alat bukti pada kasus pencabulan anak, adanya korban yang mencabut laporan serta pemberian bantuan hukum yang tidak efektif.