Analisis Sarana Prasarana Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mana Pemerintah telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana bagi disabilitas masih jauh dari harapan sehingga kaum disabilitas kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi dari penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas sarana transportasi publik, ketersediaan sarana transportasi publik, dan ketersediaan prasarana transportasi publik untuk memperoleh pelayanan publik pada bidang transportasi, dan untuk mengetahui hambatan serta solusi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan layanan publik dalam bidang transportasi bagi penyandang disabilitas di Kota Medan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang terkumpul dihimpun dari wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber yang mengetahui menggunakan transportasi publik di Kota Medan khususnya bus Trans Metro Deli Medan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa, aksesibilitas sarana transportasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi publik di Kota Medan masih belum semuanya tersedia bagi kaum disabilitas di Kota Medan akan tetapi pihak bus Trans Metro Deli Medan ada menyediakan kursi prioritas bagi kaum disabilitas, ibu hamil, juga bagi lanjut usia. Dari segi aksesibilitas sarana transportasi fasilitas yang di dalam bus Trans Metro Deli Medan bagi kaum disabilitas cukup baik karena beberapa kaum disabilitas merasa nyaman berada di dalam bus Trans Metro Deli Medan. Dari segi ketersediaan sarana dan prasarana bus Trans Metro Deli masih tidak baik dalam hal pelayanan publik bagi kaum disabilitas karena beberapa kaum disabilitas memberikan jawaban bahwa ketersediaan alat bantu untuk naik turun bus Trans Metro Deli masih sangat tidak baik kemudian ketersediaan ruang tunggu di halte bagi kaum disabilitas masih sangat tidak baik yang disediakan. Hambatan pemerintah dari penyediaan ruang halte yang terbatas karena masih terus diusahakan Pemerintah agar dibangun sebuah halte yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Solusi alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, dan penerapan standar operasional serta membangun shelter di tempat dengan lahan terbatas.