Pemenuhan Hak Bagi Pekerjaan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Medan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak berdasarkan Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn. Kasus ini berawal dari tindakan PT Poly Kartika Sejahtera yang meminta 11 orang karyawannya untuk mengajukan surat pengunduran diri guna mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT), akibat adanya perselisihan internal perusahaan yang berdampak pada keterlambatan pembayaran upah. Namun, setelah pengajuan surat pengunduran diri tersebut, para pekerja tidak memperoleh kejelasan terkait hak-hak ketenagakerjaan mereka, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya. Upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Mediasi Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, para pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan. Dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan pekerja, yang mencakup hak atas pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak-hak lainnya, termasuk hak cuti dan upah proses. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak pekerja dalam kasus PHK sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak memenuhi prosedur dan tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan menegaskan kewajiban perusahaan untuk memenuhi seluruh hak pekerja, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, hak cuti, dan upah proses. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi perlindungan hak-hak pekerja dalam kasus PHK sepihak di Indonesia