Akibat Hukum Praktek Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo oleh Lion Air Group (studi putusan KPPU nomor 07/KPPU-I/2020)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Majelis KPPU yang menyatakan bahwa perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat induktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi menyatakan perbuatan Lion Air Group adalah perbuatan praktek diskriminasi melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sudah tepat, karena terlapor I, terlapor II, dan terlapor III secara bersama-sama telah membuat perjanjian kerja sama pengangkutan barang/kargo dengan terlapor IV. Yang memberikan hak penggunaan kapasitas kargo secara eksklusif kepada terlapor IV sebanyak 40 (empat puluh) ton perhari yang telah menutup atau mempersulit akses pengangkutan barang dari pelaku usaha selain terlapor IV. Namun terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak memiliki rute penerbangan yang sudah ditentukan. Kemudian akibat hukum terhadap Lion Air Group yang melakukan praktek diskriminasi adalah dikenakan sanksi administratif sudah tepat. Akan tetapi pernyataan Majelis KPPU terkait denda tersebut tidak perlu dilaksanakan tidak tepat. Seharusnya Keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatana hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan dan bagi pelaku usaha yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.